"Itulah tantangan Kementerian Negara Koperasi dan UKM ke depan untuk merancang sedemikian rupa indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi koperasi berkualitas," kataAsisten Deputi Urusan Tata Laksana Koperasi dan UKM Bidang Kelembagaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Nur Ediningsih, di Jakarta.

Pihaknya mengakui selama ini program pemeringkatan koperasi belum mampu memberikan kemudahan kepada koperasi untuk mengakses pembiayaan perbankan. Menurut dia, pemeringkatan koperasi sampai saat ini hanya bermanfaat untuk melihat sejauh mana perkembangan koperasi yang ada di Indonesia.

"Pada dasarnya koperasi itu basisnya lebih senang mencari modal secara swadaya dan mandiri, jadi modal dari mereka sendiri," katanya.

Ia mengatakan, memang menjadi persoalan tersendiri dalam kaitannya dengan perbankan.

Hal itu karena perbankan memiliki ketentuan khusus yang tidak bisa diutak-atik termasuk anutan sistem pruden. Ia berpendapat, perbankan juga memungut bunga tinggi sehingga relatif tidak ekonomis untuk koperasi.

Program pemeringkatan koperasi berkualitas sudah dilakukan sejak 2004. Upaya tersebut mencakup penilaian kinerja koperasi yang dilakukan oleh lembaga independen.

"Indikator penilaian ada 30 poin di antaranya badan usaha aktif, kinerja sehat, kohesivitas tinggi, partisipasi ekonomi anggota, pelayanan, dan kepedulian terhadap anggota," katanya.

Tahun ini pihaknya menganggarkan dana Rp10 miliar untuk dapat memeringkat setidaknya 12.000 koperasi di seluruh Indonesia. Hingga 2009 ditargetkan sebanyak 70 ribu koperasi di Indonesia berhasil diperingkatkan sesuai klasifikasinya.

"Sampai 2008 sudah sebanyak 42.267 koperasi atau baru 60 persen," katanya.

Ia mengaku sulit untuk mewujudkan target 70 ribu koperasi terperingkatkan namun setidaknya bertambah 11 ribu dari 42.267 koperasi yang sudah berperingkat. "Jadi sampai akhir 2009, kami menargetkan 76 persen dari target sudah terlaksana," katanya. (Agus Y www.pkesinteraktif.com)